Pengumumman PPPK 2022 Wajib Simak, BKN Jelaskan Perpanjangan Masa Kerja dapat Di lakukan dengan Cara Ini. Selain itu…
Ucapan selamat pantas di berikan kepada lulusan PPPK 2022 karena telah menyelesaikan seluruh tahapan. Seleksi dan telah menerima surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Namun, banyak masyarakat yang belum bisa memahami secara keseluruhan apa perbedaan antara PPPK dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca Juga : Syarat Pendaftaran CPNS Kejaksaan 2023
Selain itu, banyak juga yang belum bisa memahami bagaimana cara atau mekanisme seorang PPPK dapat melakukan perpanjangan masa kerja.
Haryomo Dwi Putranto selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) antara PPPK dan PNS tidak ada perbedaan yang signifikan.
Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Baca Juga : Lowongan CPNS Lulusan SMA 2023
Hanya terdapat sedikit perbedaan antara keduanya, yaitu dari segi adanya perjanjian kerja yang berlaku bagi PPPK yang di sesuaikan dengan kontrak kerja.
Haryomo menjelaskan tentang hal itu saat acara Pengarahan dan Penandatangan Perjanjian Kerja PPPK 2022 BKN pada Rabu, 26 Juli 2023.
Lebih lanjut Haryomo juga memberikan penjelasan tentang mekanisme perpanjangan masa kerja PPPK. Ia mengatakan bahwa perpanjangan kontrak kerja PPPK dapat di lakukan hingga Batas Usia Pensiun (BUP).
Baca Juga : Link Pendaftaran CPNS 2023
Namun hal itu dapat di lakukan selama organisasi dimana PPPK tersebut bertugas masih membutuhkan kontribusi pegawai pemerintah tersebut.
Selain itu, perpanjangan juga dapat di lakukan selama kompetensi PPPK yang bersangkutan masih masih di perlukan organisasi atau lembaga tempat pegawai tersebut bertugas.
Undang undang tentang Perpanjangan Masa Kerja PPPK
Berkaitan dengan hal itu, Haryomo mengharapkan agar para PPPK bersedia mempelajari dan memahami peraturan-peraturan berikut:
Baca Juga : Aturan Terbaru Seleksi PPPK 2023
- PP No. 49 Tahun 2018 dengan perihal Manajemen PPPK
- Peraturan BKN No. 18 Tahun 2020 dengan perihal Perubahan Atas Peraturan BKN No. 1 Tahun 2019 dengan perihal Juknis Pengadaan PPPK.
“Hal ini agar tiap individu PPPK dapat memahami hak serta kewajiban selama bekerja,” ujar Plt. Kepala BKN tersebut, seperti di kutip BeritaSoloRaya.com dari website BKN
Baca Juga : Jadwal Pencairan TPG Triwulan 3 Tahun 2023
Pada kesempatan yang sama Haryomo juga menjelaskan bahwa PPPK bisa langsung mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama. JPT Madya, dan Jabatan Fungsional Tertentu, saat mulai bekerja.
Hal tersebut berbeda dengan para Pegawai Negeri Sipil yang harus memulai jenjang karier mereka dari bawah. PPPK dapat langsung memulai karier di instansinya sebagai JPT.
Baca Juga : Mekanisme Baru Gaji Guru ASN di Tahun 2024
Tidak lupa, Haryomo juga mengingatkan agar PPPK yang mendapatkan pengarahan tersebut agar tidak terlibat politik praktis, sesuai dengan Norma. Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.
Haryomo juga mengingatkan agar para PPPK bijaksana dalam bermedia sosial, karena kesalahan di media sosial bisa mengakibatkan pemutusan kontrak kerja.
Baca Juga : Solusi Penyelesaian Tenaga Honorer 2023 dan UU ASN
“Saya berharap saudara-saudara dapat menjalankan tugas dengan optimal, berintegritas. Dan profesional serta selalu menjaga martabat instansi BKN,” tutur Haryomo mengakhiri pengarahannya.
